NKRI BUKAN LADANG WARGA NEGARA ASING
MAHASISWA UMPAR PROTES KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

By Awaliah Djamal 25 Apr 2018, 14:47:56 WIB Seputar Berita DPRD

Parepare, 25 April 2018

Ratusan Pendemo itu, menolak kebijakan Pemrintah Pusat yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Mereka membentangkan spanduk berwarna hitam bertuliskan “Ini NKRI Bukan Ladang Bagi Warga Negara Asing”.

Koordinator aksi, Muhammad Takdir meminta Wakil Rakyat Parepare menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat. Menurutnya, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD Pasal 27 ayat 2, setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurutnya, Perpres ini akan mempermudah TKA masuk lebih banyak bekerja di Indonesia, dimana berdampak pada pengangguran bagi masyarakat lokal. Kebijakan Perpres ini lebih mempermudah TKA masuk ke Indonesia dengan dua pintu, yaitu melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan HAM. Padahal jelas disebutkan di Pasal 42 UU Ketenagakerjaan, bahwa mewajibkan setiap TKA memiliki izin tertulis dari Kementrian Ketenagakerjaan.

Selain itu, kata Takdir, pada Pasal 10 Perpres TKA , penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tidak dibutuhkan bagi pemegang saham, pegawai diplomatik dan jenis pekerjaan yang diberikan Pemerintah. Pada Pasal 43 UU Ketengakerjaan menyebutkan, pemberi kerja harus mendapatkan persetujuan dari RPTKA, Perpres TKA dianggap meresahkan rakyat.

Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, M. Si, yang menerima para demonstran mengatakan, pihaknya memastikan aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa Fakultas Teknik UMPAR diterima Pemerintah Pusat. Saya sendiri yang akan memastikan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aspirasi rakyatnya, akan diterima dan didengar Pemerintah Pusat, kami akan kawal persoalan ini, ungkap Beliau.

Kabag Ops. Polres Parepare, Kompol Darwis, mengatakan pihaknya menurunkan sekitar 100 personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut. Pengamanan dilakukan dimulai titik kumpul Mahasiswa yakni kampus UMPAR, menuju Kantor DPRD dan dilanjutkan di Monumen Cinta Habibie-Ainun.

Menurut laman setkab.go.id, Perpres tersebut mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, Pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 20 Tahun 2018tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan TKA berhubungan kerja untuk jabatan tertentu, dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam Negeri. Setiap pemberi kerja TKA, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indobesia pada semua jenis jabatan tertentu yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment