KOMISI II USUL INDIKATOR KEMISKINAN LOKAL
GELAR KONSULTASI PUBLIK RANPERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

By Awaliah Djamal 25 Apr 2018, 14:46:16 WIB Seputar Berita DPRD

Parepare, Rabu, 11 April 2018

Bagian Fasilitasi, Legislasi, Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Parepare, gelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan di Hotel Kenari, Selasa, 10 April 2018.

Konsultasi Publik Ranperda Penanggulangan Kemiskinan dihadiri Camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Faskel, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Instansi terkait.

DPRD Kota Parepare mengahdirkan Tenaga Ahli Bapak Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni sebagai narasumber. Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, M. Si, Ketua Komisi II Bapak Abdul Salam Latief, serta Anggota Komisi II yang turut hadir yaitu H. Muh. Yusuf Nonci, Musdalifah Pawe, SH., dan Drs. H. A. Darmawangsa.

Ketua Komisi II DPRD Parepare Bapak Abdul Salam Latief mengatakan, pihaknya akan memprakarsai lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Kemiskinan. Beliau mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari warga setiap ada bantuan dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Bapak Abdul Salam Latief, perlu ada regulasi agar data penduduk kurang mampu dikelola satu instansi. Saat ini data itu dikontrol oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kita ingin mulai pendataan dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota sehingga data kita hanya masuk satu pintu yakni di Bappeda, ungkap Beliau.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga ingin menetapkan indikator kemiskinan, meskipun indikator sudah jelas dari pusat, tapi perlu indikator lokal agar bantuan dari Pemerintah tepat sasaran seperti bantuan bedah rumah.

Tenaga Ahli Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, mengatakan, Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada warga yang berhak melalui pengawasan DPRD.

Tentu melibatkan RT yang paling tahu warga yang miskin itu adalah RT/RW dan harus diawasi Anggota DPRD, ungkapnya.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment