IQBAL CHALIK: TUMPAHAN MINYAK JANGAN DIANGGAP REMEH
IQBAL CHALIK: TUMPAHAN MINYAK JANGAN DIANGGAP REMEH

By Sri Putrida 07 Feb 2019, 13:28:50 WIB Seputar Berita DPRD
IQBAL CHALIK: TUMPAHAN MINYAK JANGAN DIANGGAP REMEH

Keterangan Gambar : Dokumentasi Rapat Dengar Pendapat Komisi III terkait Tumpahan minyak di Perairan Parepare di Cempae kel. Wattang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, Senin, 21 Januari 2019


 

Parepare, Kamis, 24 Januari 2019

Kasus Tumpahan minyak diperairan Parepare, tepatnya di Cempae, Kel. Wattang Soreang, Kec. Soreang terus bergulir di DPRD. Bahkan peristiwa ini, juga sementara disidik aparat kepolisian di Polres Parepare

DPRD memutuskan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap tabir sumber minyak itu. Walaupun antara Nahkoda kapal tanker dan pihak Pertamina terjadi silang pendapat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang Badan Anggaran DPRD Kota Parepare, Senin, 21 Januari 2019. Pansus DPRD tersebut akan terbentuk pekan depan.

Ketua Komisi III DPRD Pareapre, Muhammad Iqbal di Gedung DPRD menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat menyikaspi hasil RDP terkait kasus tumpahan minyak ini, bahkan kata Beliau, sebelum Pansus terbentuk, masih menunggu hasil investigasi pihak Penyidik Polres Parepare dan Gakkum Lingkungan Hidup Wilayah SulSel.

Hasil investigasi Polisi dan Gakkum itu nantinya akan dikolaborasi dalam pembahasan Pansus untuk mengungkap sumber tumpahan minyak itu, ujarnya.

Bapak Muhammad Iqbal menilai, RDP sebenarnya sudah bisa disimpulkan terkait kasus tumpahan minyak itu. Hanya saja jika dibahas di Pansus akan lebih terbuka. Kasus tumpahan minyak ini, apalagi kalau sudah mencemari baku mutu air laut, jangan dianggap sepele. Ini luar biasa, apalagi kalau dicermati secara jelas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, katanya.

Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut sangat jelas poin-poinnya dalam pasal tersebut. Mulai adanya sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Bahkan bagi setiap penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran lingkungan bisa didenda hingga Rp. 3 miliar. Kita akan menerapkan regulasi baik Perda yang mutatis dan muntadis dengan UU. Soal sanksi adminitsrasi , bisa pencabutan izin usaha, jelasnya.

Muhammad Iqbal menyebutkan dalam Pasal 76 membahas tentang sanksi adimistrasi. Pada ayat (1) Pasal 76 disebutkan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan saknsi administratif kepada Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sementara itu sanksi administratif terdiri atas, teguran tertulis, paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, katanya.

Sedangkan untuk Pasal 77 dijelaskan, bahwa Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk Pasal 78 bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaska penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan Pidana, jelas Bapak Muhammad Iqbal.

Beliau menambahkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku m utu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar. Jangan dianggap remeh masalah ini. Olehnya itu, kita akan fokus pada pembentukan Pansus sambil menunggu hasil investigasi Kepolisian dan Gakkum, pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, M. Si, menegaskan, DPRD Parepare memberi waktu satu minggu bagi Pertamina dalam memberikan reaksi kepada masyarakatyang terkena dampak tumpahan minyak dipesisir laut Cempae.

Menurutnya, saat RDP kemarin, ada penjelasan yang kontradiktif antara Pertamina dan Nahkoda Kapal, sehingga DPRD sementara menunggu reaksi bimbingan Pertamina kepada masyarakat Cempae.

Nahkoda kapal mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya kebocoran, sedangkan Pertamina menjelaskan ada berita acara yang ditandatangani oleh Nahkoda menyatakan bahwa ada kebocoran. Memang, kelihatan ada pernyataan kontradiktif disini, jadi kami masih menunggu. Kalau dalam seminggu ini Pertamina tidak memberikan reaksi kepada masyarakat, kita akan membentuk Pansus atau mengundang mereka kembali, jelas Ketua DPRD.

Bapak Ketua DPRD mengutarakan, DPRD tidak masuk dalam persoalan hukumnya. Kata dia, DPRD hanya melindungi masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan tumpahan minyak tersebut.

Persoalan apakah dia masuk ranah hukum atau tidak, itu urusan penegakan hukum, kami tidak berada disitu. Yang kami lindungi hanya masyarakat yang terkena dampak lingkungannya, ini kami tuntut kepada Pertamina, untuk memperbaiki lingkungan yang ada disekitaran Pantai Cempae, ujarnya.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment