BACUKIKI BARAT DAPAT DANA INDIKATIF WILAYAH TERBESAR
BACUKIKI BARAT DAPAT DANA INDIKATIF WILAYAH TERBESAR

By Sri Putrida 28 Jan 2019, 15:42:23 WIB Seputar Berita DPRD
BACUKIKI BARAT DAPAT DANA INDIKATIF WILAYAH TERBESAR

 

Parepare Selasa, 08 Januari 2019

Kecamatan Bacukiki Barat mendapatkan porsi paling banyak dalam pendistribusian alokasi Anggaran Pagu Indikatif wilayah tahun 2020 di Kota Parepare.nilainya sebesar Rp. 2.584.864.434.

Anggaran ini akan dialokasikan ke enam kelurahan di wilayah Bacukiki Barat. Setelah Bacukiki Barat, Kecamatan bacukiki mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.426.864.434. yang akan dialokasikan keempat Kelurahan.

Sedangkan Kecamatan Soreang sebesar Rp. 2.128.586.941. yang yang akan dialokasikan ke tujuh Kelurahan dan Kecamatan ujung, porsi paling kecil yakni sebesar Rp. 1.753.361.764. yang akan dialokasikan anggaran pagu indikatif mencapai Rp. 8.893.252.342.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Bapak M. Rahmat Sjamsu Alam, SH. mengatakan pengalokasian anggaran tersebut masing-masing Kecamatan nantinya akan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Walikota (Perwali).

Dalam penggunaan pagu indikatif wilayah Kecamatan wajib mendukung terwujudkan visi misi Kota Parepare dan merupakan prioritas kebutuhan wilayah berdasarkan analisis objektif data-data yang jelas hasil musrembang secara berjenjang, katanya.

Selain itu, kata Beliau, pengalokasian anggaran pagu indikatif wilayah ini juga untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bisa dalam bentuk bantuan peralatan usaha.kalau untuk kelompok usaha nilainya sebesar Rp. 30 juta sedangkan untuk perorangan hanya sekitar Rp 15 Juta, katanya.

Dia menegaskan, alokasi anggaran pagu indikatif wilayah tidak bisa membiayai operasional atau honor atau transpor RT/RW, LPMK, Imam Masjid, Imam Kelurahan, Pegawai Sara’, Guru Mengaji, Posyandu dan Poskeskel. Anggarannya untuk sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat, jelasnya.

Dia menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) Pagu Indikatif Wilayah sudah ditetapkan pada Rapat Paripurna pada akhir tahun 2018 lalu.

Setiap tahun anggarannya dibahas dan diputuskan oleh DPRD terkait besaran anggaran Kecamatan dan Kelurahan, katanya.

Dia menyebutkan, penentuan besaran anggaran melalui indikator jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah UMKM, jumlah petani/nelayan, buruh dan target PBB.

Dijelaskan oleh Bapak M. Rahmat Sjamsu Alam, SH, untuk dana Kelurahan yang diperoleh Pemerintah Kota Parepare sebesar Rp. 8 milliar tersebut masih ditunggu petunjuk teknis penggunannya.

Katanya sudah ada juknis, tapi tentu harus dikaji dulu. Karena penggunaan dana kelurahan ini mirip-mirip dana desa. Hanya saja, dana kelurahan pengelolaannya bukan langsung dimasing-masing Kelurahan. Beda dengan Alokasi Anggaran Desa (ADD) dikelola langsung oleh Pemerintah Desa karena ada ketentuannya dalam Undang-undang (UU) Desa, ungkap Beliau.

Menurut Bapak M. Rahmat Sjamsu Alam, SH, alokasi anggaran pagu indikatif wilayah dengan dana kelurahan nantinya akan dilakukan sinkronisasi. Kedua program tersebut tentunya melihat pada zas manfaatnya. Yakni rohnya kepada untuk memberi ruang agar masalah dilingkungan paling bawah, misalnya di RT/RW ada jaminan program terlaksana dan terakomodir dalam APBD, seperti program pemberdayaan masyarakat, yakni bantuan pertukangan dan lainnya, pungkasnya.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment